.png)
Pelantikan tadi berlangsung khudmat dalam suasana duka sehubungan dengan meninggalnya seorang ulama berpengaruh Aceh, Tu Sop.
Darmawan yang didampingi oleh Dr Andika Jaya Putra sebagai Sekretaris dalam sambutannya meminta maaf atas keterlambatan ini karena mereka di-SK-kan pada Januari tapi baru September ini dilakukan acara pelantikan.
"Atas keterlambatan ini, kami mohon maaf. Dan, kami siap melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kiprah ICMI di Aceh Timur", ujar Ketua ICMI Aceh Timur yang juga penjabat Asisten II Pemkab setempat.
Turut hadir pada acara pelantikan tersebut mewakili Bupati, Staf Ahli Pemerintah Aceh Timur, Khairurazi atau yang lebih populer dipanggil Om JK (Jenderal Kancil), para Anggota Forkopimda, MPU, MPA, dan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh Timur.
Dalam sambutan dan arahannya Ketua ICMI Orwil Aceh, Dr Taqwaddin, menjelaskan tentang histori dan eksistensi ICMI. "Eksistensi kelahiran ICMI 34 tahun lalu disebabkan tantangan marjinalisasi Umat Islam di Indonesia era akhir 1980-an, sehingga mendorong para aktivis muda Islam mendorong melakukan perlawanan dengan menghadirkan organisasi Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan meminta orang dekat Presiden saat itu, yaitu BJ Habibie untuk mendeklarasikan lahirnya ICMI di Unuversitas Brawijaya Malang 1990.
"Saya saat itu sedang kuliah Program Magister Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Situasi dan tantangan yang dihadapi Ummat Islam Indonesia saat ini, hampir serupa dengan awal kelahiran ICMI.
Oleh karena itu, saya meminta semua organisatoris ICMI seluruh Aceh agar mengembangkan kiprah seoptimal mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ajak Taqwaddin.
Taqwaddin yang didampingi oleh Sekretaris ICMI Aceh, Prof Rajuddin, SpOG. memesankan kepada Ketua Majelis Pengurus Daerah (MPD) ICMI Aceh Timur yang baru selesai dilantik dan juga semua Ketua MPD Orda ICMI seluruh Aceh agar memperkuat komunikasi dengan sesama Pengurus dan memperkuat koordinasi dengan semua institusi pemerintahan, baik yang bersifat vertikal maupun dengan jajaran pemerintah kabupaten", ujar Taqwaddin yang juga Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.(**)
