Polem Muda Ahmad Yani menyesalkan sikap PJ Gubernur Aceh yang tampaknya tidak memperhatikan rusaknya nilai-nilai keislaman dalam peristiwa tersebut.
“Saya selaku ketua DPP Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh mengecam keras pergelaran konser di bumi Aceh, baik yang di Banda Aceh maupun pembukaan Popda di Aceh Timur yang bertepatan dengan malam satu Muharram,” tegas Polem Muda Ahmad Yani. Rabu.
Mantan ketua FORKAP Aceh itu juga menyoroti kinerja anggota DPR Aceh yang tampaknya tidak responsif terhadap peristiwa yang memalukan negeri Syariat Islam ini.
Ia menegaskan bahwa anggota DPR Aceh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya fokus pada anggaran dan pokir semata.
“Tanah indatu ini perlu juga dijaga dan diawasi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk dari konser musik itu,” katanya.
Sebagai informasi, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah berulang kali mengeluarkan fatwa larangan konser di bumi Aceh. Namun, konser-konser tetap berlangsung di beberapa tempat, termasuk di Aceh Timur yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Aceh pada malam satu Muharram.
Polem Muda menegaskan bahwa pihak penyelenggara konser baik di Banda Aceh maupun di Aceh Timur harus segera meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan berjanji untuk tidak mengulangi peristiwa serupa di masa depan.
“Masyarakat di Gampong-Gampong sudah berupaya sekuat tenaga membuat qanun tentang larangan konser di tempat pesta perkawinan. Ini malah Pemerintah Aceh yang merusaknya,” tandas Polem Muda.
Ia juga berharap kepada semua masyarakat Aceh semoga peristiwa ini menjadi perhatian bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan nilai-nilai agama dan menjaga kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam di Nusantara.{**}
