.png)
Pasca Kemenagan Pemilu Terbiasa pemenang hanya memikirkan Klaster Pemilihnya dan Tim saja namun tidak memikirkan secara menyuluruh kepentingan rakyatnya. Senin (22/7/2024)
Selanjutnya kelas menengah ini kategori rentan miskin masyarakat yang sudah tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi masih bisa jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi guncangan apalagi masyarakat miskin.
Kemudian akhir belakangan ini juga kita melihat data salah satu lembaga suvey banyak sekali keluhan masyarakat berkaitan dengan Soal Pengangguran ( Lapangan Kerja ), Bantuan Modal usaha, Sembako murah, Pupuk Murah dll, ini menandakkan bahwa kegelisahan masyarakat serta harapan kedepan memiliki pemimpin di Aceh Tamiang yang peduli terhadap Masyarakatnya tentu ini menjadi warning bagi siapapun yang akan menjadi calon Kepala Daerah.
MPH menilai, jika jumlah kelas menengah terus meningkat, tetapi kebijakkan ekonomi pemerintah hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata, keresahan sosial yang sama bisa saja terjadi di Aceh Tamiang.
”Pengelolaan Pemerintahan kedepan akan lebih rumit karena naiknya kelas menengah atau rentan miskin menjadi masyarakat miskin maka sekarang harus mulai dipikirkan kebijakan strategis seperti apa yang bisa memenuhi concern. Tidak bisa hanya fokus pada growth dan pengentasan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.
MPH yang sekaligus Pimpinan YAPPI
( YAYASAN PANCA PSIKOLOGI INDIGENOUS )menambahkan, perluasan perlindungan sosial, Pembinaan, serta pemberdayaan kelas menengah-bawah di Aceh tamiang membutuhkan support dan perhatian Khusus.
Ditambah, bangkitnya populasi kelas menengah di sektor informal adalah hasil dari laju pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen selama 15 tahun terakhir.
Kebijakan fiskal dan ekonomi secara umum mulai mesti memperhatikan kelas menengah, khususnya menengah-bawah.
Dirinya memberikan rekomendasi utk masyarakat aceh tamiang bergerak selektif untuk memilih kepala daerah yaitu :
Pertama, Kepala Daerah yang mampu menggencarkan promosi investasi di sektor yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Seperti salah satunya, sektor manufaktur industri, Pertanian dan Pariwisata.
Kedua, kepala daerah yang dapat mendorong mempercepat kebijakan yang bisa membuka inovasi dan kreativitas masyarakat dengan lebih luas. Harapannya, ini bisa membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) maupun usaha rumah tangga untuk juga bisa berkembang
Ketiga, Kepala daerah yang mau memfasilitasi Pembinaan untuk pembelajaran dan pelatihan yang mumpuni, khususnya untuk para perempuan dan anak muda. Karena perlu dibekali dengan keterampilan ( Skill ) yang bisa diberi lewat pelatihan serta edukasi.
“Menurutnya, Aceh Tamiang baiknya mengikutsertakan lebih banyak Anak Muda atau Perempuan dalam dunia kerja. Kesetaraan ini akan membuka peluang baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan penghasilan", tutupnya. (*)
