.png)
ALCo Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. Juni 2024.
Realisasi APBN Regional s.d. 30 Juni 2024 mencatat total pendapatan Rp3,06 T (43,65%) dan total belanja Rp23,45 T (47,41%).Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,30 triliun atau telah terealisasi 37,09% dari target APBN tahun 2024 serta penerimaan bea dan cukai sebesar Rp134,25 miliar atau telah terealisasi sebesar 70,71% dari Target APBN Tahun 2024.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar Rp625,31 miliar atau telah terealisasi 101,03% dari target, sebagai akibat meningkatnya Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), serta Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu.
Sumber penerimaan pajak di Aceh berasal dari sektor administrasi pemerintahan sebesar 837,87 miliar (36,43%), sektor keuangan dan asuransi sebesar 298,22 miliar (12,97%), sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 264,46 miliar (11,50%), sektor industri pengolahan sebesar 195,52 miliar (8,50%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar 186,74 miliar (8,12%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 143,05 miliar (6,22%), sektor konstruksi sebesar 109,71 miliar (4,77%), dan sektor lainnya sebesar 264,61 miliar (11,50%).
Untuk realisasi belanja APBD s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp13,94 triliun (34,26%) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp10,29 triliun, berkontribusi 73,85% terhadap jumlah belanja daerah. Realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp16,14 triliun (40,90%).
Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer senilai Rp13,77 triliun atau sebesar 85,30% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.
Sementara itu dari sisi indikator perekonomian, ekonomi Aceh bulan ini mengalami beberapa perkembangan positif. Dari sisi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2024 berada pada level 114,71 dan masih terjaga >100 yang artinya konsumen masih optimis terhadap kondisi perekonomian saat ini.
Hal ini sesuai dengan pertumbuhan triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 4,82% ditopang pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) (29,34%; tertinggi). Patut kita tunggu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan II yang akan rilis pada bulan depan.
Pada bulan Juni 2024, Aceh mengalami inflasi yoy sebesar 3,09% dan inflasi mtm sebesar 0,03%. Inflasi yoy didorong oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,19%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,62%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,71%, dan kelompok kesehatan sebesar 2,59%.
Berdasarkan komoditas, inflasi mtm Aceh didorong oleh komoditas seperti ikan tongkol, ikan dencis, ikan tuna, beras, dan cabai rawit. Sementara itu, komoditas seperti bawang merah, tomat, daging, ayam ras, dan diapers tercatat mengalami deflasi terbesar.
Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), total Kontrak PSN Bendungan meningkat dari Rp913,17 M menjadi Rp1.205,77 M dengan adanya addendum nilai kontrak paket Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara (MYC/Multiyears Contract) setelah pembukaan blokir dan penambahan pagu PSN Bendungan Keureuto.
Sementara itu, untuk PSN Irigasi terdapat total 5 paket kontrak PSN Daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi.
Seluruh Kontrak telah terdaftar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai Rp22,20 M atau 29,47%.Sedangkan Investasi Pemerintah kepada Badan Layanan Umum Manajemen Aset Negara (LMAN) telah terealisasi pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh sebesar Rp1,49 M di bulan Juni tahun 2024 ini untuk Proyek Strategis Nasional Jalan sektor Jalan Tol.
Monitoring Kesiapan Pekan Olahraga Nasional di AcehTerdapat dukungan APBN sebesar Rp617 M yang utamanya untuk pembangunan dan renovasi Kembali venue yang ada di Banda Aceh, dan pembangunan venue dayung serta pacuan kuda.
Saat ini untuk pembangunan tersebut telah dikontrakkan Rp484 miliar dengan realisasi Rp231,8 miliar atau 47,89% terhadap kontrak.Analisis Tematik Mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Dampak Perubahan IklimDampak Perubahan Iklim belum kentara permasalahannya di Aceh selain pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan.
Pemerintah pusat melakukan tagging terhadap anggaran untuk perubahan iklim tersebut, dan terbagi menjadi 2 jenis tagging, yaitu Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Dua isu pada anggaran tersebut adalah pada ketepatan tagging anggaran dan distribusi satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran yang belum merata di seluruh Aceh.
Dampak perubahan iklim bagi Aceh menjadi tantangan sekaligus peluang. Aceh memiliki potensi sebagai daerah tujuan penerima manfaat dari pasar karbon di dunia internasional dengan adanya hutan hijau penghasil oksigen dan luasan Kawasan mangrove seperti misalnya yang sudah berjalan yaitu adanya pendanaan masyarakat hutan adat di Bireuen oleh BPDLH, untuk menjaga hutan adat yang ada.
Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Terdapat beberapa modus penipuan beredar di masyarakat yang mengatasnamakan DJP, modus penipuan terakhir tentang update aplikasi M-Pajak yang dikirim melalui whatsapp dengan mencantumkan tautan (link) website palsu.
Sebelumnya juga pernah beredar penipuan dengan modus pengiriman file apk dengan mengatasnamakan surat dari DJP seperti Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak, dan lain-lain.
Diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap maraknya kasus penipuan dengan berbagai modus yang beredar di masyarakat.(**)
