.png)
"Seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma punya hati, hampir mayoritas ASN di Aceh Selatan itu sudah terlilit kredit untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menggantungkan harapannya pada tunjangan seperti TC ataupun TBK.
Jika tunjangan itu tidak dibayarkan selama berbulan-bulan maka akan begitu menyulitkan ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
Bagaimana memaksimalkan kinerja pelayanan publik jika hak-hak ASN saja tidak diberikan dalam bekerja," ujar koordinator Gerakan Pemuda Aceh Selatan (GerPAS), Rizal SH Sabtu 13 Juli 2024.
Menurut Rizal, dampak lain dari tidak dibayarkannya TC ASN ini juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat dan perputaran uang di daerah berjuluk negeri pala itu.
"Misalnya begini, biasanya seorang ASN dapat belanja kepada pedagang dalam jumlah tertentu tiap bulannya untuk keperluan keluarganya, karena tunjangan tidak dibayarkan maka jumlah belanja keluarganya pun harus dibatasi sehingga pedagang juga ikut terdampak, selain keterbatasan ASN tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
Jika untuk memenuhi kebutuhannya saja harus suli dan bahkan harus terlilit hutang, bagaimana mungkin ASN tersebut dapat menjalankan tugasnya melayani publik," jelasnya.
Rizal menyebutkan, tidak dibayarkannya TC ASN itu diyakini erat kaitannya dengan kondisi APBK Aceh Selatan yang mengalami defisit hingga Rp 142,8 milyar dengan hutang teraudit mencapai Rp 122 M.
"Hal ini terjadi karena buruknya kinerja Pj Aceh Selatan Cut Syazalisma dalam pengelolaan anggaran daerah," tambahnya.
Mirisnya lagi, di tengah kondisi keuangan Aceh Selatan yang carut marut tersebut, Pj Bupati Aceh Selatan terus memaksakan agar proyek-proyek tetap berjalan.
Bahkan bangunan hibah untuk APH milyaran rupiah juga tetap dipaksakan agar berjalan, sementara kebutuhan rutinitas pemerintah hingga tunjangan ASN dikorbankan.
Jadi, demi ambisi pribadi atau kelompoknya, Pj Bupati Cut Syazalisma terkesan telah mengesampingkan kewajibannya kepada rakyat dan ASN yang dibawahinya.
"Cut Syazalisma memang sudah tak layak dan gagal dalam memimpin Aceh Selatan karena tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah di masa kepemimpinannya sungguh memprihatinkan.
Untuk itu, kami minta Menteri Dalam Negeri agar segera mengganti Pj Bupati Aceh Selatan demi menyelamatkan Pemerintahan Aceh Selatan yang semakin dilematis dan berpotensi merusak marwah Pemerintah Pusat sebagai pemberi mandat kepada Cut Syazalisma dimata masyarakat," tegasnya.
