BANDA ACEH - Ketua Yayasan Adokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai terkait langkah Pj Gubernur Aceh yang mencopot Dirut Bank Aceh serta tersiar kabar Direksi Perusahaan Pemerintah Aceh (PEMA) secara tiba- tiba dan tanpa alasan dapat menimbulkan ketidakstabilan di kedua Badan Usaha Milik Aceh tersebut.
“Langkah Pj Gubernur dalam mencopot Dirut Bank Aceh secara tiba tiba tanpa alasan ini mengejutkan publik dan bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Bank Aceh, bisa menimbulkan ketidakstabilan institusi, pun demikian kabar tersiar di berbagai Media tentang Perusahaan Pemerintah Aceh (PEMA), akan sangat berdampak pada investor yang sudah dan akan bermitra investasi di Aceh,” Kata, Jum’at (19/4).
Sambungya, safar juga mengatakan jika Pj Gubernur Aceh harus bijak menggunakan kewenangannya walaupun Pemerintah Aceh sebagai Pemilik kedua Badan Usaha tersebut, namun ada aturan aturan yang harus diperhatikan juga dalam mengambil kebijakan selaku Kepala Daerah, seperti kebijakan pada Bank Aceh, perlu memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Begitu juga kebijakan terhadap PEMA perlu memperhatian aturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran aturan yang dapat merugikan kedua BUMA tersebut.
Sama juga seperti saat Bustami Hamzah di angkat menjadi Sekda Aceh, ada aturan aturan hukum yang diperhatikan sehingga langkah Pemerintah Pusat mengangkat Sekda Aceh tidak melanggar aturan,” Ujarnya
YARA berharap Pj Gubernur memberikan contoh teladan sebagai pemimpin daerah yang bersyariat Islam, bukan pemimpin yang membawa ambisi dendam, Aceh harus dibangun dengan nilai-nilai Islami yang meliputi siddiq yaitu berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, amanah yaitu dapat dipercaya, keteladanan, bersikap adil, loyalitas memimpin tinggi, dan mencintai rakyat, tabligh terdiri dari mendengarkan nasehat dan menjalankan tugas, dan fatanah, berwawasan luas, bijaksana, mampu mengendalikan emosi; dan memiliki inovasi.
Harapan kami agar Pj Gubernur yang mendapat dukungan penuh dari DPRA bisa menjadi teladan, apalagi sebagai pemimpin daerah Istimewa yang melaksanakan Syariat Islam, tentu tidak terlepas dari nilai-nilai Siddiq, amanah, fatanah, berwawasan luas, bijaksana dan inovatif, dengan konsolidasi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk menyukseskan program pemerintah Aceh dan pusat penting dilakukan sehingga kedepannya Aceh bisa keluar dari daftar daerah miskin di Indonesia “, tutup Safar.
