JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah ramai kabar Anies Baswedan gandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Hal itu membuat Partai Demokrat yang sejak awal mengusung Anies merasa dikhianati. PKB hingga ini masih menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres.
Paloh menyebut pihaknya menghargai apa pun sikap yang dinilai terbaik oleh Partai Demokrat yang sudah mencopot baliho Anies Baswedan bersama Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sejak Kamis (31/8) malam.
Dia mengaku menghargai pilihan Partai Demokrat apabila memilih hengkang dari KPP. Di sisi lain, Paloh tak menampik berharap KPP dapat bertahan dan terus lanjut.
Lebih lanjut, Paloh menyebut selama ini tak langsung berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Komunikasi terjalin oleh masing-masing representasi partai politik, yakni Tim 8.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merupakan gabungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies dalam Pilpres 2024.
Riefky menyebut informasi itu berasal dari juru bicara Anies, Sudirman Said, dan kini partainya merasa dikhianati akan hal tersebut.
Padahal, kata dia, Anies menghubungi Demokrat pada 12 Juni dan berkata pada AHY sudah beberapa kali dihubungi ibu dan guru spiritual untuk segera berpasangan dengan Ketum Demokrat itu dalam Pilpres 2024.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelas Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Kendati demikian, hingga kini belum ada konfirmasi atau pengumuman resmi mengenai duet Anies dan Cak Imin, baik dari PKB, NasDem atau Anies sendiri.(*)
