NAGAN, INVIEW.ID - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat-Nagan Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera melakukan lelang pekerjaan konstruksi penanganan tebing Sungai Krueng Tripa, Kecamatan Tripa, Tripa Makmur dan Kuala Pesisir.
Kepala perwakilan YARA Perwakilan Aceh Barat-Nagan Raya, Hamdani menyebutkan, jika penanganan Krueng Tripa tersebut tidak segera dilakukan maka ruas jalan Lami-Langkak akan terhenti aksesnya, mengingat ada kawasan badan jalan yang telah terputus hingga terpaksa membuat jalan elak yang menggunakan lahan milik warga.
Namun, kata dia, kini warga disana tampaknya mulai gerah dan tidak mengizinkan lagi lahan milik mereka digunakan sebagai jalan elak setelah putusnya salah satu ruas jalan disana.
"Kita lihat dari kondisi ini maka Pemkab harus segera melakukan tender atas proyek pemasangan tebing pengaman sungai untuk mencegah terjadinya abrasi makin meluas hingga berdampak dijalan lintas Provinsi Lamie Langkak akan putus total dibeberapa titik,"
"Jika ini dibiarkan maka akses kedepan akan terhenti total, sekarang saja sudah timbul riak, warga yang lahan mereka digunakan untuk jalan elak sementara melakukan pemblokiran. Jadi Pemkab jangan main-main dengan hal ini," kata Hamdani.
Hamdani mengaku bingung dengan sikap Pemkab Nagan Raya yang menurutnya terkesan membiarkan peristiwa erosi dan mengikis tebing sungai tersebut terus terjadi padahal menurutnya anggaran untuk penanganan tebing itu telah ada melalui dana hibah Pemerintah Pusat yang digelontorkan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022.
Kata Hamdani, bantuan hibah lewat kegitan RR Pasca Bencana 2022 dengan total anggaran sebesar Rp20,32 Miliar untuk pengerjaan penanganan tebing sungai ditiga titik.
Adapun tiga titik tersebut, kata dia, untuk penanganan tebing sungai Krueng Tripa sebesar Rp12.259.891.000 tepatnya di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Tripa Makmur dengan panjang 405 meter, selanjutnya penanganan tebing sungai Desa Lueng Keubeu Jagat, Kecamatan Tripa Makmur sepanjang 574 meter dengan anggaran Rp4.904.155.000 dan penanganan tebing sungai Desa Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir sepanjang 372 meter dengan anggaran Rp3.164.545.000.
Sebut Hamdani, hal ini menjadi sangat aneh padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2023 tapi anggaran yang telah ada tersebut masih mengendap dan belum dilakukan tender.
Hamdani menduga, persoalan ini disebabkan oleh lemahnya kontrol dari Penjabat Bupati Nagan Raya, Fitriani Farhas terhadap anak buahnya sehingga apa yang menjadi tanggung jawab terbaikan.
"Kita minta Pj bertanggung jawab akan persoalan ini sudah mulai muncul polemik. Pj jangan hanya sibuk dengan pencitraan hingga masalah-masalah serius seperti ini tidak terurus," ungkapnya.
Hamdani juga khawatir, lambannya upaya penanganan pekerjaan tersebut adanya upaya mengerahkan ke pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan penjabat disana sehingga sengaja diperlambat dan nantinya akan dikerjakan secara penunjukan langsung dengan alasan tertentu dan akan dianggap logis.(Causar)
