.png)
 |
| Supriadi Bacaleg DPRA Dapil 6 Aceh Timur (Foto: inview.id) |
Aceh Timur | Rumoeh Geudong, bekas Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) di Sektor A, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh yang pada masa darurat militer digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan warga dirobohkan jelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Penghancuran bangunan di sekeliling Rumoh Geudong itu rencananya dialihfungsikan untuk dibangun menjadi masjid. Perobohan itu sudah dilakukan sejak Selasa (20/6/2023).
Hal ini mendapatkan respon dari Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) DPRA daerah pemilihan 6 Aceh Timur, Supriadi, A.Md.Kep. Menurutnya apa yang dialkukan PJ Bupati Pidie ini offside, karena apapun alasannya peninggalan sejarah diboleh dimusnahkan.
"Penghancuran Rumoeh geudong merupakan salah satu cara menghilangkan jejak peristiwa yang sangat menyakitkan bagi rakyat Aceh, konflik di Aceh ini termasuk yang sangat lama dalam pertumpahan darah sesama anak bangsa dari tahun 1976 sampai 2005. Konflik di Aceh banyak menelan korban/menewaskan banyak sipil yang tidak bersalah termasuk peristiwa Rumoh Geudong, jelasnya kepada Inview.id.
Menurut Supriadi Konflik yang mulai dari peristiwa Idi Cut, Krung Arakundo, Simpang KKA, Peristiwa Beutong hingga Rumoeh Geudong, Kami menolak lupa.
"Maka penghancuran Rumoeh Geudong sama juga dengan menginjak-nginjak kami putra-putri Aceh, jadi apa yang dilakukan oleh PJ Bupati Pidie adalah Offside. Perlu kita ketahui Wahyudi adalah Kepala BIN Daerah NTB 2019-2021. Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan Operasi BIN ini dilantik sebagai Pj Bupati Pidie pada Senin, 18 Juli 2022."
"Ada indikasi pemusnahan situs pelanggaran HAM berat di Aceh dan ini diakui oleh Presiden Jokowi bahwa Rumoeh Geudong sebagai salah pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Patut kita duga dan curiga jangan-jangan PJ Bupati Pidie sebagai mantan BIN memang ditugaskan untuk menghapus sejarah Aceh, tegas Supriadi kepada Inview.id.
